MONOGRAF: Jaringan Pengambangan Kapasitas Pemerintah Daerah
Judul: Jaringan pengembangan kapasitas pemerintah daerah
Penerbit: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu (LEPPI)
Pengarang: penulis, Rulinawaty
Penyunting: Andriyansah
Tahun: 2021
ISBN: 978-602-52959-5-9
Website: https://penerbitleppi.blogspot.com
Email: penerbit.leppi@gmail.com
SINOPSIS
Pengembangan kapasitas meliputi berbagai strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, daya tanggap kinerja pemerintah. Pembaruan institusi terintegrasi merupakan satu komponen penting jaringan pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Pembaruan visi sebagai perwujudan nilai organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi. Pembaruan institusi meliputi perubahan lembaga dan sistem yang berfokus pada perubahan lingkungan strategis nantinya akan berdampak pada perubahan organisasi secara holistik, baik lembaga maupun sistem. Pengembangan kapasitas organisasi akan meningkatkatn kapabilitas organisasi dan sumber daya manusia sehingga organisasi dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan efisien.
Resources sharing : aktor publik, jaringan kebijakan dan perubahan kebijakan
Penerbit: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu (LEPPI)
Pengarang: Rulinawaty
Penyunting naskah: Andriyansah
Tahun: 2020
ISBN: 978-602-52959-2-8
Email: penerbit.leppi@gmail.com
Website : https://penerbitleppi.blogspot.com/
SINOPSIS
Buku ini adalah hasil dari dua hal: keinginan untuk melihat gambaran besar ke mana arah kebijakan publik dan tekad untuk menjelaskan teori pembuatan kebijakan agar lebih berhasil.
Kebijakan publik memengaruhi kehidupan kita dalam berbagai cara, dan selalu berubah. Dalam arah manakah perubahan-perubahan ini mengambil kebijakan publik? Akankah belanja publik terus meningkat? Akankah kebijakan publik menjadi semakin pro bisnis seiring berjalannya waktu? Meskipun banyak yang telah ditulis tentang isu-isu seperti ini, kebanyakan studi berfokus pada jenis kebijakan publik yang dipilih daripada mengambil pandangan sinoptik. Tapi kemana arah kebijakan publik secara keseluruhan? Tidak ada yang membicarakan ini.
Pada saat yang sama kami menemukan bahwa meskipun ilmuwan politik telah mengembangkan sejumlah teori pembuatan kebijakan yang canggih dan berwawasan, sedikit perhatian telah diberikan untuk mengembangkan ini sebagai teori prediktif yang dapat diuji dan, sejauh mereka bertahan dalam pengujian, memberikan kami memiliki gagasan yang lebih baik tentang ke mana arah kebijakan publik daripada yang ada saat ini. Menjelaskan masa lalu, meskipun ini penting, tidaklah cukup. Teori kausal seperti teori pembuatan kebijakan harus dapat menghasilkan proposisi yang masuk akal dan dapat diuji tentang masa depan juga.
Pondok Cabe, Desember 2020
Teh jam 4 sore
Penerbit: Dua Pustaka (CV)
Pengarang: Rulinawaty ;
Penyunting: Andriyansah
Tahun: 2020
ISBN: 978-602-14171-3-3
Email: dua.pustaka@gmail.com
WebSite : https://penerbitduapustaka.blogspot.com/
SINOPSIS
Buku ini hadir dari kesedihan penulis, yang tidak bisa lagi menikmati secangkir Teh disore hari dengan sepotong kue yang manis disebabkan penyakit Gerd. Kerinduan Penulis akan aktivitas teh sore, membuat penulis menghasilkan buku ini, yang tentunya jauh dari karya-karya akademik yang telah penulis hasilkan selama dua puluh tahun menjadi dosen.
Teh Jam 4 Sore, memiliki makna filosofi yang dalam, dimana ada ada secangkir air hangat didalam gelas yang memiliki sejarah panjang perjalanannya sampai bisa berada didalam gelas. Air menjadi saksi semua kehidupan dunia dalam perjalanan panjangnya. Teh juga merupakan wujud dari kerja keras seorang pekerja pematik dikebun teh, dengan kesabarannya mimilih dengan teliti pucuk teh yang berkualitas, lalu mengolahnya di pabrik teh, lalu bagaimana perjuangan manusia untuk memasarkan teh dari pabrik besar, hingga akhirnya ada dimeja kita. Seluruh semesta saling bekerjasama dengan penuh kasih menghidangkan secangkir teh hangat.
Meminum Secangkir Teh adalah awal untuk memulai sebuah pembicaraan, yang menyisakan banyak cerita untuk dikenang. penulis ingin membawa moment teh jam 4 sore ini, menikmati seduhan sambil menyimak kisahnya. Semuanya disajikan dalam kenangan bersama secangkir teh.
Dalam setiap regukan teh. Penikmat bisa menemukan jati diri.
Pondok Cabe, November 2020
Top 30 inovasi pelayanan publik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020
Penerbit: Biro O
rganisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Penyunting:
Fadiah Machmud
Hj. Nurkalbi
Retno Setyoningsih
Lukman Samboteng
Sri Hidayat
Sumarni Arianto
Sarwan Sahabuddin
Rulinawaty
Andriyansah
Tahun: 2020
ISBN: 978-623-95605-0-8
Website: –
Email: penerbit.biroorganisasi@gmail.com
SINOPSIS
Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan untuk ketiga kalinya. Alhamdulillah untuk kedua kalinya, hasil kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil kami dokumentasikan dalam sebuah buku Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Propinsi Sulawesi Selatan.Pendokumentasian ini dimaksudkan untuk menyiapkan database inovasi pelayanan publik untuk pelayanan publik yang lebih baik dan sebagai referensidalam menentukan arah kebijakan pelayanan publik di Sulawesi Selatan. Sejalan dengan visi dan misi Gubernur untuk menjadikan Sulawesi Selatan lebih inovatif, kami
berharap agenda Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi menjadi agenda tahunan Biro Organisasi yang akan mengantarkan para inovator ke kancah kompetisi inovasi tingkat nasional maupun dunia serta mendorong Gerakan One Agency One Innovation di Provinsi Sulawesi Selatan.
Studi Implementasi Kebijakan Publik
Penulis: Rulinawaty
Editor: Fuad Ardlin
Penerbit: Kedai Aksaran
Tahun 2013
SINOPSIS
Studi Implementasi kebijakan publik di Indonesia sudah sangat berkembang pesat, perkembangan ini berkaitan dengan perkembangan kebijakan publik di Indonesia yang kontradiktif pasca jatuhnya regim pemerintahan Orde baru yang terjadi pada tahun 1998. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat, perubahan sistem politik dari yang bersifat otoriter menjadi demokratis, pola pemerintahan yang dulunya serba sentralistis berubah menjadi desentralistis. Setiap propinsi di Indonesia diberikan Otonomi Daerah se- hingga memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat mau pun daerah untuk membuat atau merancang program-program pembangunan dalam sebuah kebijakan yang tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan pelaya- nan kepada masyarakat.